TNI Tak Menanggapi Singapura untuk Ganti Nama KRI Usman Harun

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan tak terpengaruh oleh pernyataan keberatan dari Singapura terkait penamaan kapal perang terbaru KRI Usman Harun.

Kapal jenis frigat buatan Inggris ini menimbulkan protes Singapura karena dinamai dengan nama dua mantan prajurit marinir yang meninggal di Singapura akibat hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah setempat tahun 1965.

Menamai KRI dengan nama kedua marinir itu menurut Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam dalam pernyataan tertulisnya Rabu (05/02) malam, akan mengorek kembali luka lama warga Singapura, "terutama keluarga para korban".

Juru bicara TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan tak soal ada keberatan itu ditujukan pada Indonesia, karena menilai ini sekedar beda persepsi antara dua negara.

"Ini kan soal persepsi saja, kami dan Singapura punya pandangan berbeda tentang nama dua tokoh yang kita anggap perlu diabadikan ini," kata Iskandar kepada Dewi Safitri dari BBC Indonesia.

Iskandar juga mengatakan masalah tak perlu dilanjutkan karena insiden semacam ini bukan baru pertama terjadi.

"Saya contohkan dalam kasus KRI Diponegoro atau KRI Hasanuddin dan lain-lain. Kita tahu mereka berperang dengan Belanda dulu.

"Dari sikap warga setempat yang bisa kami ajak bicara seperti mereka tak menganggap ini penting. Tidak terlalu tertarik yang penting buat mereka bekerja. Flat-flat saja"

"KRI-nya bahkan dibuat di Belanda. Diresmikan juga di Belanda, setelah selesai KRI Diponegoro, Hasanuddin dikirim kembali, diantar pejabat terkait setempat dari Belanda. Dan tidak menjadi masalah seperti sekarang ini.

"Mudah-mudahan kali ini pun tidak dianggap berpotensi menjadi masalah," tambah Iskandar.

Pemerintah Indonesia sedang sibuk terlibat dalam konfrontasi dengan negara tetangga ketika Marinir Osman Ali dan Harun Said ditangkap di Singapura tahun 1965.

Keduanya diadili dengan dakwaan tahu rencana serangan dan pemboman di Gedung MacDonald House di Orchard Road tanggal 10 Maret tahun yang sama, yang menewaskan tiga korban dan melukai puluhan orang lainnya.

Dua negara kemudian mengakui perseteruan akibat insiden ini ditutup saat PM Lee Kuan Yew menabur bunga di pusara kedua marinir tersebut di TMP Kalibata, pada tahun 1973 saat melawat ke Jakarta.

Namun sebagai bentuk keberatan setelah nama KRI Usman Harun ditetapkan, Menlu Shanmugan telah menghubungi Menlu Marty Natalegawa Rabu malam untuk menyampaikan keberatan secara langsung.

Menurut awak Atase Pertahanan di KBRI Singapura, Yudo Herdyanto, kasus ini lebih ramai di media ketimbang di tengah publik setempat.

Masyarakat Singapura menurut temuannya tak banyak mempersoalkan insiden penamaan kapal ini.

"Dari sikap warga setempat yang bisa kami ajak bicara seperti mereka tak menganggap ini penting. Tidak terlalu tertarik yang penting buat mereka bekerja. Flat-flat saja," kata Yudo melalui sambungan telepon internasional. 

Belum ada pernyataan resmi dari Kementrian Luar Negeri RI terkait sikap Singapura ini.

Menlu Marty Natalegawa pekan depan direncanakan akan menjadi tuan rumah dari kunjungan menlu Singapura di Jakarta.